KPU harus bertanggung Jawab

Pesta demokrasi yang diselenggarakan Indonesia kali ini sangat tidak membuat rakyat akan puas untuk menentukan pilihan wakilnya di DPR. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan, pelaksanaan pemungutan suara penuh dengan kecurangan dan kesemrawutan sistem. Sistem pemilu yang sekarang ini memang memicu timbulnya kecurangan-kecurangan, terutama money politik, di daerah-daerah pedesaan, yang notabene warga desa tingkat atusiasme untuk memilih masih sangat tinggi daripada warga perkotaan. Berdasarkan penelusuran kami di lapangan, kami menemukan banyak caleg yang menarik minat pemilih dengan iming-iming uang……” Sebut saja jono( bukan nama asli) mengatakan mendapat amplop yang berisi uang dari beberapa caleg, salah satu diantaranya adalah salah seorang anak Orang penting…., Ungkapnya…” biasa masss Ini iseng-iseng sebagai pengganti kami libur kerja karena memilih….” maklum saya cuma supir angkot kan kalo libur tidak ada penghasilan hari ini…Sedang keluarga kami kan butuh makan juga…makanya saya terima pemberian itu..”. Selain kecurangan – kecurangan lainya yang lebih memilukan adalah kinerja KPU yang sangat lambat dan anggotanya santai aja menjawab di media seolah hanya mencari aman, agar tidak terkena sanksi pidana berdasar undan-undang pemilu. Seperti tabulasi Nasional yang memakan anggaran miliaaran rupiah harus sia-sia tanpa hasil, dan begitu juga pengumuman hasil final perolehan kursi DPR dan nama-nama caleg yang diralat KPU kemarin bukan hanya mengecewakan caleg yang tergeser atau partai politik tertentu yang jatah kursinya berkurang, tapi juga termasuk warga yang netral alias golput juga sangat kecewa terhadap kinerja KPU. KPU terkesan tidak profesional dan tidak siap untuk menyelenggarakan pemilu mana mungkin misalkan saja di umpamakan di pemiliha kepala desa, seorang yang sudah dinyatakan menang kemudian di ralat dan di ganti dengan yang lain… betapa kecewanya caleg yang tergeser akibat KPU yang tidak tepat menyampaikan pengumuman…..Ini adalah negara pak/ bu..jangan dijadikan mainan atau coba-coba hanya sekadar nongkrong nyari nama di KPU tanpa bekal kemampuan dan pengalaman yang cukup….., KPU harus bertanggung jawab atas kesemrawutan dan kecurangan pemilu legislatif 9 april kemarin, KPU harus di tuntut sesuai hukum dan perundangan pemilu yang ada demi keadilan, dan terwujudnya pemilu yang jujur dan adil di masa yang akan datang, dan hal ini mudah-mudahan dapat dijadikan pelajaran bagi warga negara yang akan mencalonkan diri menjadi Anggota KPU yang akan datang, Apabila tidak mumpuni dan mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup lebih baik berikan kesempatan itu pada yang lebih punya kemampuan dibidang ini…, jangan hanya modal nekat/ coba-coba….demi kejayaan bangsa in.

• Agus suharto.